Dasar Hukum dan Sejarah

SEJARAH BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

  1. Pendahuluan

Pengadilan Agama Kefamenanu sejak berdirinya pada tahun 1984 adalah merupakan salah satu lembaga yang ada dalam kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Utara. Keberadaan Pengadilan Agama Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara pada posisinya dapat diterima dalam masyarakat Timor Tengah Utara khususnya masyarakat yang beragama Islam. Karena tugas dan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama Kefamenanu berkaitan dengan hukum yang ada dalam agama Islam.

Bahwa seiring dengan berjalan waktu, keberadaan Pengadilan Agama Kefamenanu cukup mendapat kepercayaan masyarakat terutama pencari keadilan di Timor Tengah Utara.

TUPOKSI

Pengadilan Agama Kefamenanu sebagai salah satu badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, merupakan Pengadilan tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya, serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris dan Juru Sita/Jurita Pengganti dan Pejabat Stuktural serta Staf di daerah hukumnya. Pengadilan Agama Kefamenanu sebagai suatu lembaga Peradilan tingkat pertama mempunyai tugas dan fungsi utama yaitu :

  1. Fungsi Peradilan

Sebagai Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Agama Kefamenanu bertugas untuk menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesaui Pasal 2 Ayat (1)   Undang-undang   Nomor   4   Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 49 Ayat (1,2,3) dan Undang-undang Nomor 3 Tahun  2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

  1. Fungsi Nasihat

Pengadilan Agama Kefamenanu dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

  1. Fungsi Administrati

Pengadilan Agama Kefamenanu bertugas untuk menyelenggarakan administrasi Peradilan, Administrasi Umum dan administrasi perkantoran.

  1. Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

   undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

  1. Fungsi Kepaniteraan/Kesekretariatan 

 Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Agama Kefamenanu mempunyai tugas pelayanan   dibidang administrasi Peradilan  dan administrasi umum dilingkungan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepaniteraan/ Kesekretariatan menyelenggarankan fungsi :

  1. Mengatur seluruh administrasi  Pengadilan Agama Kefamenanu termasuk kegiatan pelayanan administrasi Peradilan dan administrasi umum bagi semua unit di lingkungan Pengadilan Agama Kefamenanu;
  2. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka   rumusan kebijaksanaan Pengadilan Agama Kefamenanu;
  3. Membina dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan Kepegawaian, Keuangan, peralatan perlengkapan serta urusan ketatausahaan lainnya;
  4. Menyelenggarakan dan membina hubungan dengan Lembaga/Instansi pemerintah dan masyarakat;
  5. Membina unit organisasi di bawahnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna;

Untuk menjamin berjalannya tugas Pokok dan Fungsi masing-masing elemen organisasi, mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah serta untuk memberikan pelayanan terbaik/pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka berpedoman dengan SOP (Standard Operational Procedure )

DASAR HUKUM

      Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan, tugas dan      kewenangan Pengadilan Agama Kefamenanu selanjutnya adalah sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor  14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
  6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990, tentang Kompilasi Hukum Islam;
  7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
  8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

I.      Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Kefamenanu

Sesuai penetapan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah di Sulawesi, Nusa Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, maka dibentuklah Pengadilan Agama Kefamenanu. Dalam perkembangan selanjutnya, terbitlah keputusan menteri agama RI No. 95 tahun 1982 tentang pembentukan cabang Pengadilan Agama / Mahkamah syariah Propinsi serta Pengadilan Agama / Mahkamah syariah. Keputusan mana Pengadilan Agama Kefamenanu diberi tugas menyelenggarakan dan menyelesaikan perkara-perkara dari wilayah hukumnya, diikuti Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96 tahun 1982 tentang pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam keputusan tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dibentuk untuk memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada masyarakat pencari keadilan, dan sesuai klasifikasi penentuan kelas Pengadilan dalam keputusan Menteri Agama RI No. 76 Tahun 1983 tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Propinsi dan Pengadilan Agama serta Pengadilan Agama / Mahkamah syariah, wilayah hukum Pengadilan Agama Kefamenanu.

    Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Kefamenanu, dalam operasional awalnya masih menggunakan gedung Kantor Departemen Agama Kabupaten Timor Tengah Utara Jalan El Lake,  sudah beberapa lama kemudian mengadakan kontrak  yang bertempat di Jalan El Lake Kefamenanu  hingga berdirinya Gedung kantor Pengadilan Agama Kefamenanu yang permanen  di jalan Benpasi nomor 1 yang diserahterimakan  pada tanggal 2 November 1984 atau 8 Syafar 1404, dengan  wilayah hukumnya cukup luas, namun pada yang mayoritasnya adalah beragama Kristen Khatolik sementara umat beragama Islam relatif kecil.

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Kefamenanu tersebut maka Pengadilan Agama Kefamenanu dipimpin oleh Drs. Nurdin Abubakar NIP.150 026 305 sebagai Pjs Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu yang pertama dengan mempunyai 2 orang pegawai, yang terdiri dari :

  1. ILHAM ABDULLAH NIP. 150 218 696 sebagai Cakim (calon Hakim);
  2. ZAINAL ARIFIN NIP. 150 218 796 sebagai Capeg (calon Pegawai).

Beberapa kemudian, untuk melaksanakan sebagai tugas pokok Pengadilan Agama Kefamenanu selalu terbenturnya kekurangan Hakim yang melaksanakan sidang bagi berperkara mengigat terbatasnya personil hakim, maka Pengadilan Agama Kefamenanu mempunyai  personil Hakim tidak tetap  sebagai berikut :

  1. RIDWAN SULAIMAN Jabatan Hakim Agama tidak tetap pada PA. Kefamenanu
  2. AHMAD USMAN Jabatan Hakim Agama tidak tetap pada PA. Kefamenanu
  3. AMINUDDIN P, BA  Jabatan Hakim Agama tidak tetap pada PA. Kefamenanu
  4. ADAM MOLBANG Jabatan Hakim Agama tidak tetap pada PA. Kefamenanu

(masing-masing mendapat honor perbulan sebesar Rp. 15.000.- dan besar biaya transportasi sebulan Rp. 5.000,-) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor PTA.x/13/KP.00.2/110/SK/1987 tanggal 1 September 1987.

  1. Dasar Hukum
  2. Penetapan Menteri Agama RI No. 5 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah di Sulawesi, Nusa Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat;
  3. Keputusan menteri agama RI No. 95 tahun 1982 tentang pembentukan cabang Pengadilan Agama / Mahkamah syariah Propinsi serta Pengadilan Agama / Mahkamah syariah
  4. Keputusan Menteri Agama RI No. 76 Tahun 1983 tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Propinsi dan Pengadilan Agama serta Pengadilan Agama / Mahkamah syariah

  1. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kefamenanu, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang ibukotanya Kefamenanu. Wilayah Kabupaten ini meliputi Wilayah hukum yang cukup luas dengan kondisi alam yang berbukit-bukit, dengan batas-batas dan penduduk  sebagai berikut :

  1. Sebelah Utara perbatasan dengan Demokrat Timor Leste;
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belu;
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten SoE;
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sawu.

Dengan jumlah Kecamatan sebagai berikut :

  1. Kecamatan Miomaffo Barat, ibukotanya Eban;
  2. Kecamatan Miomaffo Tengah, ibukotanya Bijaipasu;
  3. Kecamatan Musi, ibukotanya Oeolo;
  4. Kecamatan Mutis, ibukotanya Noekote;
  5. Kecamatan Miomaffo Timur, ibukotanya Numpene;
  6. Kecamatan Noemuti, ibukotanya Noemuti;
  7. Kecamatan Bikomi Selatan, ibukotanya Naiola;
  8. Kecamatan Bikomi Tengah, ibukotanya Nimasi;
  9. Kecamatan Bikomi Nilulat, ibukotanya Sunkaen;
  10. Kecamatan Bikomi Utara, ibukotanya Napan;
  11. Kecamatan Naibenu, ibukotanya Manamas;
  12. Kecamatan Noemuti Timur, ibukotanya Haekto;
  13. Kota Kefamenanu, ibukotanya Sasi;
  14. Kecamatan Insana, ibukotanya Kiupukan;
  15. Kecamatan Insana Utara, ibukotanya Wini;
  16. Kecamatan Insana Barat, ibukotanya Mamsena;
  17. Kecamatan Insana Tengah, ibukotanya Maubesi;
  18. Kecamatan Insana Fafinesu, ibukotanya Fatuhao
  19. Kecamatan Biboki Selatan, ibukotanya Manufui;
  20. Kecamatan Biboki Tengah, ibukotanya Oenopu
  21. Kecamatan Biboki Moenleu, ibukotanya Kaubele;
  22. Kecamatan Biboki Utara, ibukotanya Lurasik;
  23. Kecamatan Biboki Anleu, ibukotanya Ponu;
  24. Kecamatan Biboki Feotleu, ibukotanya Manumean.
  1. Letak Geografis.

Kabupaten Timor Tengah terletak pada posisi 9 0 27′ LS dan 124 0 29′ BT, yang memiliki luas wilayah 304.532 Ha. atau lebih kurang 2.669.075 Km² yang meliputi :

  1. Perkembangan sumber daya manusia
  2. Tenaga Tehnis Yustisial sebagai berikut :
    1. Hartawan, S.H., sebagai Ketua
    2. Taufik, M.H., sebagai Wakil Ketua;
    3. Awaluddin, S. HI., M.H., sebagai Hakim;
    4. Suratnah Bao, Ag., sebagai Hakim;
    5. Khaeruddin sebagai Panitera/Sekretaris;
    6. Sudirman Kadir Isu, S. Ag., M.H., sebagai Wakil Panitera;
    7. Halbi Haji Razak sebagai Jurusita Pengganti.
  3. Tenaga Administrasi sebagai berikut :
    1. Mansyur, S.H., sebagai Wakil Sekretaris/Jurusita Pengganti;
    2. Muin, S.H., sebagai Kaur Kepegawaian dan Ortala/Jurusita Pengganti;
    3. Daeng Kasmin Ila, S.H., sebagai Kaur Keuangan/Jurusita Pengganti;
    4. Latifah Setiyawati, S.E., sebagai Kaur Umum.

  1. Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 24 Kecamatan dan 174 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk094 jiwa yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2012, dengan rincian penduduk menurut agama sebagai berikut :
  2. Agama Kristen Katholik 178 jiwa atau 92.929%;
  3. Agama Kristen Protestan 534 jiwa atau 6.013%;
  4. Agama Islam 318 jiwa atau 1.030%;
  5. Agama Hindu/Budha 73 jiwa atau 0.032%.

 Karena umat Islam di Timor Tengah Utara merupakan umat yang minoritas yaitu sebesar 2.318 jiwa  atau 1.030% dari  jumlah penduduk 225.094  jiwa, maka menjadi    peluang   untuk mempercepat penyelesaian perkara  dan peluang  untuk meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas pokok melalui pelatihan-pelatihan dan kajian kitab-kitab yang dilaksanakan secara internal di pengadilan Agama   Kefamenanu maupun yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama  Kupang dan Instansi-instansi lainnya.